Reality News - Presiden Joko Widodo sudah mengambil keputusan. Memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke salah satu daerah di Kalimantan. Tim pengkaji di bawah koordinasi Bappenas telah dibentuk dan konon sudah mulai bekerja. Proses pemindahan ibukota membutuhkan anggaran kurang lebih 500 triliun rupiah.
Pertanyaannya, mengapa harus memindah ibukota negara? Problem apa sesungguhnya yang ada di Jakarta yang membuatnya tak layak dan tak memadai lagi menjadi ibukota negara?
Seperti sudah banyak diketahui bahwa keinginan memindah ibukota bukan gagasan baru. Ia sudah ada sejak zaman Bung Karno, dan gagasan itu datang dari Semaun tokoh utama Partai Komunis Indonesia (PKI). Semaun sekaligus mengusulkan kepada Bung Karno agar Kalimantan sebagai lokasi ibukota yang baru.
Namun, Bung Karno tidak merealisasikan gagasan itu. Bisa saja beliau menganggap hal itu tidak mendesak. Mungkin ada persoalan bangsa lainnya yang lebih membutuhkan perhatian untuk harus segera ditangani ketimbang memindah ibukota negara.
Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono wacana soal pemindahan ibukota sempat muncul menjadi perbincangan, namun kemudian tidak ada kelanjutannya. Lalu, di era Presiden Jokowi, wacana itu tiba-tiba muncul di tengah-tengah musim pemilu. Rupanya serius, Presiden Jokowi sendiri bertandang ke Kalimantan “men-survei” beberapa rencana lokasi. “Saya sudah dapat feeling”, begitu yang dikatakan sebagai kesimpulan surveinya.
Pindahkan Kegiatan Investasi
Jika Jakarta dianggap saat ini tidak lagi memadai sebagai ibukota negara, mestinya dikenali betul problem-problem yang tengah melingkupi Kota Jakarta. Setidaknya empat komponen masalah yang membentuk keruwetan dan kompleksitas Kota Jakarta yakni padat, sibuk, macet, dan mahal.
Kenyataan itu terbentuk karena Jakarta menjadi pusat segala-galanya. Kegiatan ekonomi dan invetasi, misalnya, sebagian besar berada di Jakarta. Produksi barang dan jasa mengumpul di Jakarta dan sekitarnya (Bodetabek). Uang beredar pun sebagian besar di Jakarta. Sementara daerah-daerah yang lain hanya berbagi dari persentase yang kecil.
Pusat kegiatan ekonomi dan pusat peredaran uang ibarat gula bagi komunitas-komunitas semut. Semut akan selalu datang dan mencari di manapun gula –yang manis– itu berada. Masyarakat manusia pun demikian, mereka akan selalu mencari, datang, dan menetap di pusat kegiatan ekonomi dan pusat peredaran uang untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Banyak hal rela dipertaruhkan warga untuk dapat menjadi bagian dari pusat kegiatan ekonomi dan peredaran uang itu.
Jika itu masalahnya, maka memindah (fisik) ibukota ke Kalimantan bukanlah jawaban. Bukan pula solusi yang cerdas. Memindah ibukota seperti yang dipikirkan dan sedang didesain pemerintah saat ini selain sangat mahal (secara ekonomi), juga bukanlah perkara yang mendesak untuk dilakukan.
Lalu apa? Yang harus dipindahkan adalah kegiatan-kegiatan ekonomi atau kegiatan-kegiatan investasi. Kegiatan-kegiatan ekonomi dan investasi dibawa dan disebarkan ke daerah-daerah lain di luar Jakarta; ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan lainnya. Jakarta sendiri, stop untuk investasi-investasi baru.
Tentu ada syaratnya, yakni pemerintah wajib membangun infrastruktur dan menyediakan berbagai fasilitas publik di berbagai daerah itu. Bandara, pelabuhan, jalan, jembatan, sarana pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pengamanan yang memadai dan mendukung penuh kegiatan ekonomi/investasi wajib disediakan pemerintah.
Selain itu, untuk membuat daya tarik kaum investor menanamkan modalnya di daerah-daerah itu, Pemerintah juga perlu mendesain kebijakan yang memberikan insentif-insentif yang menarik bagi mereka. Bisa dalam bentuk keringanan pajak atau lainnya yang sifatnya saling menguntungkan antara pemerintah dan investor.
Selama ini pemerintah terlalu fokus membangun infrastruktur di Jawa seperti jalan tol yang menghubungkan berbagai daerah dengan Jakarta. Tetapi kegiatan ekonomi tetap berpusat di Jakarta, sementara daerah-daerah lainnya kurang didorong untuk menjadi pusat-pusat pertumbuhan atau pusat-pusat kegiatan ekonomi baru. Akhirnya, orang-orang tetap saja datang dan mengadu nasib di Jakarta.
Jika pemerintah saat ini tetap bersikeras memindah ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan dengan ongkos yang begitu besar, sementara kondisi keuangan negara serta kondisi ekonomi yang mengkhawatirkan, sama halnya pemerintah memaksakan diri. Ada kehendak membuat sejarah –yakni memindah ibukota–tetapi mengorbankan hal-hal yang lebih utama sekaligus merefleksikan ketidakmampuan pemerintah membaca akar persoalan yang sesungguhnya.
Apa hal-hal yang lebih utama itu? Tidak lain dari memperbaiki ekonomi bangsa yang sedang nyungsep ke titik nadir. Membenahi BUMN-BUMN yang saat ini terancam bangkrut dan menanggung beban utang yang tidak sedikit. Menuntaskan persoalan kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi. Memperbaiki kualitas pendidikan yang masih berantakan. Membenahi layanan kesehatan yang masih sangat semrawut.
Andai misalnya (rencana) ongkos pemindahan ibukota yang kurang lebih 500 triliun rupiah –multi years– itu dialokasikan untuk membangun infrastruktur di berbagai daerah tujuan investasi serta untuk membenahi hal-hal utama yang disebutkan di atas, tentu memberi dampak yang sangat signifikan. Hasilnya lebih nyata sekaligus menjadi upaya menciptakan pemerataan pembangunan.
Tetapi, ngeri juga membayangkan anggaran yang 500 triliun rupiah itu menjadi lahan korupsi para pejabat dan politisi. Anggaran e-KTP yang kurang lebih 5 triliun saja korupsinya hampir 50 persen, apalagi yang 500 triliun. Sayang sekali jika anggaran yang begitu besar akan banyak sekali yang mengalir ke brankas para koruptor. Karena itu, bisa jadi banyak sekali pejabat dan politisi yang mendukung pemindahan ibukota. Itu berarti lahan korupsi sedang menanti.
Pada titik ini, pemerintah lebih dituntut untuk cermat memilah dan memilih mana yang mestinya menjadi prioritas dan mendesak untuk diutamakan. Masalah-masalah bangsa yang jauh lebih mendesak lainnya sedang menganga tak tersentuh dan menanti tindakan nyata pemerintah.
Jika menggunakan perspektif lain, pindah saja atau dorong pemindahan kegiatan investasi di berbagai daerah di luar Jakarta atau lebih luas di luar Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Ketika wilayah-wilayah di luar Jabodetabek berkembang dan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, orang-orang juga akan beramai-ramai datang ke sana. Jakartapun bukan lagi satu-satunya yang dibayangkan sebagai arena bagi penghidupan (ekonomi) yang lebih baik.
Persoalannya, adakah pemerintah –yang sedang berambisi memindah ibukota itu– memberi tempat atau setidaknya membuka diri bagi perspektif lain? Entahlah. Wallahu’alam. []
Sumber : Akurat.co
Tidak ada komentar:
Posting Komentar