Melalui Buku Misbakhun, Terdapat Perjuangan Misbakhun Melawan Kasusnya

Ditahannya anggota DPR, Mukhamad Misbakhun, yang saat itu adalah fraksi PKS dicurigai sebagai kriminalisasi atas dirinya yang dilakukan oleh SBY.

Dalam peluncuran buku Misbakhun yang berjudul "Melawan Takluk: Perlawanan dari Penjara Century," di Jakarta, Misbakhun mengaku mengalami kriminalisasi. Kasus Misbakhun ini terkait soal pemalsuan letter of credit (L/C) perusahaan miliknya, PT. Selalang Prima, yang ditempatkan di Bank Century.

“Sejak awal, kasus ini sudah terlihat disetir demi kepentingan penguasa, tepatnya lingkaran istana dan Presiden SBY,” ujarnya.

Ia mengatakan, Presiden SBY selalu menyatakan dirinya sebagai Pesiden yang menghormati HAM, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan tidak melakukan intervensi hukum. Namun, dalam kasus dia, SBY dinilai terbukti melakukan kriminalisasi.

“Dalam eranya, beliau pernah memenjarakan seorang yang bernama Misbakhun. Apa yang dilakukan terhadap diri saya akan menjadi noktah hitam perjalanan pemerintahan Presiden SBY," kata Misbakhun.

Misbakhun menjelaskan, saat dirinya diperiksa, berbagai argumen hukum disampaikan oleh petugas agar dirinya mau menandatangani surat penangkapan seperti diamanatkan UU.

"Jika dalam dokumen itu disebutkan bahwa saya melakukan segala macam tuduhan yang ditimpakan, saya tidak akan pernah menandatanganinya sampai kapanpun. Tapi, saya akan bersedia menandatangani, jika alasan penangkapan saya diubah menjadi 'Ditahan karena saya melawan Susilo Bambang Yudhoyono'," tuturnya.

Petugas Kepolisian akhirnya menerima alasan itu. Misbakhun pun menandatangani surat penangkapan yang di dalamnya tertera kalimat, “ditahan kerena saya melawan SBY,” itu.

Kasus Misbakhun membuatnya divonis penjara selama setahun di PN Jakarta Pusat. Dalam proses banding, hukumannya diperberat menjadi 2 tahun.

Namun, pada proses Peninjauan Kembali (PK), MA menyatakan Misbakhun tidak bersalah dan terbebas dari vonis. Tuduhan Misbakhun korupsi tidak terbukti, ia tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan. Politisi asal Pasuruan itu direhabilitasi namanya oleh negara.

Sejumlah narasumber hadir pada peluncuran buku tersebut, seperti Jusuf Kalla, Yusril Ihza Mahendra, serta Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, setiap perjuangan ada resiko sepertiMisbakhun. Sama dengan perjuangan Bung Karno yang sempat dipenjara. Tetapi, politisi di era sekarang termasuk Misbakhun, harus berhati-hati karena karena bisa terkena persoalan yang diluar dugaan dalam upaya menegakkan kebenaran.

"Novel Baswedan muncul dalam kasus burung walet. Yusril Ihza Mahendra di kasus Sisminbakum. Messagenya, hati-hati you ngomong," kata Jusuf Kalla, yang menganalisis kasus Century memang rumit sehingga belum ada kejelasan.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR saat itu, Hajriyanto Tohari menilai, sikap politik yang ditunjukkan Misbakhun saat voting hasil kerja Pansus Century menimbulkan lawan politiknya jengkel, dan dia pun mendapat resiko politiknya.

"Saat voting Century, Misbakhun bersama Akbar Faisal (politisi Hanura) atraktif dan agak kenes. Mungkin lawan politiknya makin jengkel. Andai Misbakhun tidak seteatrikal mungkin tidak dikorbankan seperti itu, ," kata Hajriyanto.

Tudingan Terhadap Misbakhun itu hoax, Majelis juga berikan pendapat kalau Dirinya tak bersalah

Tentang masalah kasus Misbakhun dan juga adanya tudingan Misbakhun korupsi, Majelis memberikan pendapat bahwa Mukhamad Misbakhun dalam kasus Misbakhun dan juga tudingan Misbakhun korupsi itu tidak bersalah.

Saat diketahui tidak bersalahnya Mukhamad Misbakhun dalam kasus Misbakhun dan tudingan Misbakhun korupsi ini Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mencabut hukuman yang sudah diberikan kepada Mukhamad Misbakhun.

Kasus Misbkahun ini yang sudah membuat Misbakhun menjadi terkenal namanya di publik, dan juga sekaligus sudah membuat publik kaget akan adanya kasus Misbakhun dan juga munculnya tudingan Misbakhun korupsi ini.

Kagetnya publik dikeranankan sosok Mukhamad Misbakhun dikenal sebagai orang yang sangat kritis dan juga gigih dalam berpolitik. Masalah kasus Misbakhun ini yang sudah melilit kehidupan Misbakhun terjadi pada saat kepemerintahan masih berada di bawah kendali dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kasus Misbakhun terjadi hanya hitungan beberapa waktu dan langsung diadili pada saat pelaporan atas kasus Misbakhun ini, membuat presiden ikut berkomentar dan memberikan perhatian khusus terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Pada pidato pengantar sebelum rapat kabinet terbatas di mulai pada saat itu, SBY menyatakan ke perihatinannya terhadap dua kasus hukum yang sudah sangat menyita perhatian publik, yaitu kasus keluarnya gayus dan juga kasus Misbakhun korupsi.

Sudah Terjadinya kasus Misbakhun ini ditambah lagi munculnya tudingan Misbakhun korupsi membuat nama dari Mukhamad Misbakhun dicap buruk oleh publik, tetapi sesaat setelah diketahui Mukhamad Misbakhun tidak bersalah Mahkamah Agung (MA) mengembalikan nama baik dari Mukhamad Misbakhun dengan cara merehabilitasi namanya itu.

Hikmah untuk Para Penguasa Saat Kasus Misbakhun tersebut

Apa yang menimpa mantan anggota DPR dan salah seorang inisiator Hak Angket Kasus Bank Century Muhammad Misbakhun yang terkena Tuduhan kalau Misbakhun Korupsi harus menjadi pelajaran bagi para penguasa, siapa pun itu penguasanya. Tidak boleh ada lagi penguasa yang menggunakan kekuasaannya untuk "membungkam" anak negeri ini yang kritis dan mengungkapkan sebuah kasus-kasus.

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Sabtu (28/7/2012) sore ini. 

"Penguasa yang tiran seperti itu, cepat atau lambat akan terkena dampaknya karena yang menyedihkan saat mereka tidak lagi berkuasa, mereka akan menghadapi pengadilan dan hukuman yang sama," kata Bambang, yang juga dikenal sebagai salah satu seorang inisiator hak angket kasus Bank Century di DPR. 

Bambang kemudian mencontohkan kasus mantan Presiden Moamar Khadafi di Libya yang mati di selokan. Mantan Presiden Filipina Arroyo yang menjadi pesakitan di pengadilan dengan tuduhan terlibat dalam kecurangan, dan mantan-mantan penguasa di berbagai belahan dunia lain yang saat memerintah berlaku zholim dan berakhir menyedihkan dan sengsara. 

"Dikabulkannya Peninjauan Kembali (PK) Kasus Misbakhun oleh Mahkamah Agung atas tudingan Kalau Misbakhun korupsi yang menyeret dirinya ke sel tahanan dan kehilangan kedudukannya sebagai anggota DPR, terkait Bank Century saat kasus Misbakhun itu diungkap, menjadi bukti adanya kriminalisasi terhadap anggota DPR yang vokal dan kritis," jelasnya. 

Sebagaimana diketahui, Misbakhun merupakan salah satu dari sembilan inisiator Hak Angket Kasus Bank Century di DPR yang menyeret sejumlah petinggi Bank Indonesia (BI), orang-orang lingkar satu kekuasaan hingga Wakil Presiden Boediono yang sebelumnya menjadi Gubernur BI. 

Misbakhun dituding terlibat dalam kasus penerbitan letter of credit (L/C) palsu oleh Kepolisian Negara di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Misbakhun akhirnya ditahan dan diadili. Ia bahkan dinyatakan bersalah dan divonis penjara beberapa tahun. 

Namun, Misbakhun tidak bisa menerima dan merasa dirinya tidak bersalah sehingga mengajukan PK untuk Kasus Misbakhun yang menimpanya. Adapun bunyi putusan PK MA Misbakhun adalah menyatakan kasus Misbakhun bukan kasus pidana akan tetapi kasus perdata. 

Oleh sebab itu,  Semua tuduhan atas Misbakhun Korupsi Tidaklah Benar. Maka dari itu Misbakhun dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan dikembalikan nama baiknya serta direhabilitasi harkat dan martabatnya pada kedudukan semula.